SINTANG, DN – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang. Salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Yustinus J., bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Rosa Trifina, M.P.H.
Turut menghadiri kegiatan tersebut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil, Sari Fipriyanti, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, serta para kepala puskesmas dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran. Melalui integrasi data tersebut, proses pemeriksaan identitas dan validasi informasi masyarakat yang mengakses layanan kesehatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah dan terstruktur.
Pihak Disdukcapil menyampaikan bahwa penggunaan data kependudukan yang terintegrasi akan membantu perangkat daerah dalam memastikan ketepatan informasi penerima layanan. Pemanfaatannya juga dapat mendukung berbagai program kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, kepesertaan jaminan kesehatan, hingga penyaluran bantuan di bidang kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Rosa Trifina, M.P.H., menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Dengan adanya integrasi data bersama Disdukcapil, kami dapat meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemanfaatan data ini juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya data ganda maupun kesalahan dalam menentukan sasaran program kesehatan,” jelas Rosa Trifina.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kemudahan bagi jajaran Dinas Kesehatan hingga tingkat puskesmas dalam menjalankan berbagai program pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Yustinus J., menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi antarlembaga, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang mengutamakan ketepatan dan keterpaduan data.
“Data kependudukan merupakan aset penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Apabila seluruh perangkat daerah mampu menggunakan data tersebut sesuai ketentuan, maka penyelenggaraan pelayanan publik akan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan merupakan salah satu mitra strategis kami karena memberikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Yustinus.
Pelaksanaan kerja sama ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah melalui mekanisme kerja sama yang sah dan sesuai standar keamanan.
Dengan adanya PKS ini, Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi kependudukan. Integrasi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai hak dan kebutuhannya.
