SINTANG, DN – Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2026, Pemkab Sintang menargetkan pelaksanaan program bedah rumah sebanyak kurang lebih 4.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni bersama keluarga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, Hendrikus, mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan program saat ini telah memasuki tahapan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
Sebagian besar masyarakat yang telah masuk dalam daftar calon penerima sudah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan.
Menurutnya, verifikasi merupakan tahapan penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
“Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program bedah rumah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Hendrikus.
Ia menjelaskan bahwa selain memeriksa data calon penerima yang sudah tersedia, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk melakukan pendataan tambahan melalui pemerintah desa. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang belum terdata tetapi memenuhi persyaratan tetap memiliki kesempatan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan.
Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting dalam proses pendataan karena lebih memahami kondisi sosial ekonomi serta keadaan tempat tinggal masyarakat di wilayah masing-masing. Informasi dari pemerintah desa diharapkan dapat membantu melengkapi data yang diperlukan sebelum penetapan penerima bantuan dilakukan.
Hendrikus menambahkan bahwa program bedah rumah tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuninya.
Melalui target sekitar 4.000 unit pada tahun 2026, Pemkab Sintang berharap semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah yang dapat menikmati hunian dengan kondisi lebih baik.
Pemerintah daerah juga berharap pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima hingga pelaksanaan perbaikan rumah.
Dengan adanya program ini, upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sintang diharapkan dapat terus dilakukan secara bertahap, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
