SINTANG, DN – Persoalan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi kembali menjadi perhatian. Kali ini, masyarakat Desa Sungai Menuang, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, menyampaikan keberatan terkait dugaan ketidaksesuaian batas wilayah yang berdampak pada masuknya sebagian lahan masyarakat ke dalam cakupan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.
Permasalahan tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan masyarakat Desa Sungai Menuang bersama sejumlah pemangku kepentingan dan jajaran pemerintahan wilayah setempat.
Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon, turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan pergeseran batas administrasi yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada adanya perbedaan antara batas wilayah yang selama ini diketahui dan dipahami masyarakat dengan batas yang tercantum dalam peta maupun dokumen administrasi pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun masyarakat setempat telah mengenal dan memahami batas wilayah secara turun-temurun. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, batas tersebut tidak pernah menjadi sumber perselisihan. Namun, persoalan justru muncul ketika terdapat perbedaan dalam pencatatan administrasi dan pemetaan wilayah.
“Selama ini masyarakat di lapangan tidak pernah mempermasalahkan batas antarwilayah karena batas tersebut sudah jelas dan dipahami bersama sejak dahulu. Namun, ketika dituangkan dalam peta dan dokumen administrasi pemerintahan, justru muncul ketidaksesuaian yang akhirnya merugikan masyarakat kami,” ungkap Seberius.
Ia juga menjelaskan bahwa dampak dari perbedaan pemetaan tersebut cukup serius. Wilayah yang menurut masyarakat secara faktual berada dalam kewenangan Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, diduga masuk ke dalam peta kerja serta cakupan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit perusahaan yang beroperasi dengan basis perizinan di Kabupaten Melawi.
Luas lahan yang dipersoalkan diperkirakan mencapai sekitar 1.000 hektare. Kawasan tersebut dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Sungai Menuang karena berkaitan dengan sumber penghidupan, hak ulayat, serta wilayah yang selama ini menjadi bagian dari pengelolaan masyarakat setempat.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepastian hak masyarakat dan hubungan sosial antarwilayah apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian.
Melalui audiensi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memberikan perhatian serius dengan melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap dokumen batas wilayah serta perizinan perkebunan yang dipersoalkan.
Penyelesaian masalah diharapkan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dengan melibatkan pihak terkait serta perwakilan masyarakat. Verifikasi langsung di lapangan juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara batas administrasi, peta resmi, dan kondisi faktual wilayah.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara transparan, berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat Desa Sungai Menuang tetap mendapatkan kepastian dan potensi konflik sosial dapat dicegah.
