SINTANG, DN – Dinas Sosial Kabupaten Sintang terus menekankan pentingnya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan profesional. Seluruh aparatur di lingkungan instansi tersebut diingatkan untuk menjalankan tugas sesuai aturan serta menjauhi berbagai tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penegasan penolakan terhadap segala bentuk praktik korupsi, gratifikasi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan kewenangan, hingga perlakuan diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muchtar, mengatakan bahwa kejujuran dan integritas merupakan landasan penting yang harus dimiliki setiap aparatur pemerintah. Menurutnya, tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik.
“Setiap aparatur harus mengedepankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Kami ingin memastikan seluruh pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sintang berjalan sesuai ketentuan, tanpa adanya korupsi, gratifikasi maupun pungutan liar,” ujar Ulidal Muchtar.
Ia menjelaskan, pelayanan publik harus diberikan berdasarkan aturan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun menguntungkan kelompok tertentu.
Ulidal juga mengingatkan seluruh pegawai agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap proses pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman ketika mengakses layanan pemerintah.
Selain persoalan pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan, Dinas Sosial Kabupaten Sintang turut menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi dalam pelayanan.
Menurutnya, setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial tanpa dibedakan berdasarkan latar belakang, tingkat ekonomi, kedudukan sosial, maupun kondisi pribadi.
“Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena latar belakang atau kondisi ekonomi seseorang. Semua warga yang membutuhkan pelayanan berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan profesional,” tegasnya.
Ia berharap seluruh jajaran Dinas Sosial dapat menjadikan prinsip pelayanan bersih dan berintegritas sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Sikap profesional serta kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pelayanan pemerintahan.
Melalui komitmen tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sintang ingin terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Ulidal juga mengharapkan masyarakat turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dengan mengikuti prosedur resmi dan tidak memberikan imbalan di luar ketentuan kepada petugas.
Dengan mengedepankan transparansi, kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas, pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang diharapkan semakin berkualitas serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.



