SINTANG, DN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senin (16/11/2026).
Rapat yang diselenggarakan di Aula DPRD Kabupaten Sintang tersebut memiliki agenda utama penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 disampaikan secara langsung oleh Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah yang hadir.
Kehadiran Abdul Syufriadi dalam agenda tersebut merupakan bagian dari partisipasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pembahasan kebijakan anggaran yang menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah bersama DPRD.
Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Melalui agenda ini, pemerintah daerah menyampaikan gambaran perencanaan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.
“Rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027. Kami dari Kesbangpol turut mengikuti agenda tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap proses pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Abdul Syufriadi.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan APBD dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, perencanaan anggaran daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan program pemerintah serta pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, diharapkan proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sintang dapat berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, APBD yang nantinya ditetapkan diharapkan mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2027.



