SINTANG, DN – Dinas Sosial Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat untuk rutin memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Pasalnya, warga yang mengalami penonaktifan kepesertaan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pengaktifan kembali atau reaktivasi, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muchtar, mengatakan pemahaman mengenai prosedur reaktivasi sangat penting agar masyarakat tidak kebingungan ketika membutuhkan layanan kesehatan, terutama bagi warga yang masih berada dalam kategori miskin maupun rentan miskin.
Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI JK yang sudah dinonaktifkan tidak serta-merta membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan. Terdapat mekanisme pengajuan kembali yang dapat ditempuh melalui tahapan administrasi dan verifikasi dari instansi terkait.
“Kami mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa status kepesertaan BPJS PBI JK masing-masing. Apabila diketahui sudah tidak aktif, warga yang memenuhi kriteria dapat berkonsultasi dengan Dinas Sosial untuk mengetahui prosedur pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ulidal Muchtar.
Ia menjelaskan, salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam proses pengaktifan kembali adalah masyarakat yang masih tergolong miskin atau rentan miskin. Selain itu, warga dengan penyakit kronis maupun yang sedang mengalami kondisi darurat medis juga menjadi prioritas perhatian.
Dalam ketentuan yang disampaikan Dinas Sosial, peserta dengan status kepesertaan nonaktif kurang dari enam bulan dapat mengajukan reaktivasi dengan memenuhi sejumlah persyaratan.
Sebelum mengurus proses tersebut, masyarakat dianjurkan melakukan pengecekan status kepesertaan melalui saluran resmi BPJS Kesehatan. Pengecekan dapat dilakukan menggunakan aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811 8165 165, maupun Care Center 165.
Apabila status kepesertaan diketahui nonaktif dan pemohon memenuhi kriteria, langkah selanjutnya adalah mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan berobat atau surat keterangan sakit sebagai dokumen pendukung.
Setelah itu, pemohon dapat mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan membawa dokumen administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh petugas Dinas Sosial melalui proses verifikasi data. Apabila persyaratan dinilai memenuhi ketentuan, data pemohon akan diproses dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Tahapan berikutnya meliputi verifikasi dan persetujuan dari Kementerian Sosial. Setelah melalui proses tersebut, data akan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan untuk proses pengaktifan kembali kepesertaan.
Ulidal menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami seluruh tahapan tersebut karena proses reaktivasi tidak dapat dilakukan secara langsung hanya dengan menyerahkan berkas ke kantor Dinas Sosial.
“Kelengkapan dokumen dan kesesuaian data menjadi hal penting dalam proses pengajuan. Karena itu, kami berharap masyarakat mempersiapkan seluruh persyaratan dengan baik agar proses pemeriksaan dan pengusulan reaktivasi dapat berjalan lebih tertib,” jelasnya.
Untuk memberikan kemudahan informasi, Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga menyediakan layanan konsultasi melalui WhatsApp di nomor 0857 5329 7308. Masyarakat juga dapat mengikuti informasi pelayanan melalui Instagram @dinsos_sintang serta akun Facebook dan YouTube Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
Melalui penyebarluasan informasi tersebut, Dinas Sosial berharap masyarakat semakin memahami prosedur pengaktifan kembali BPJS PBI JK. Warga yang mengalami penonaktifan kepesertaan diharapkan segera melakukan pengecekan dan menghubungi petugas melalui saluran resmi agar memperoleh informasi yang tepat mengenai langkah selanjutnya.
Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengetahui mekanisme pengajuan reaktivasi dan memiliki kesempatan untuk kembali memperoleh jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program yang berlaku.



