SINTANG, DN – Kepala Desa Batu Netak, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Marsah, meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan mengusulkan agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialihkan menjadi program pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat di wilayahnya.
Usulan tersebut disampaikan Marsah menyusul belum dirasakannya manfaat program MBG oleh anak-anak sekolah di wilayah Penghuluan Sungai Inggar. Padahal, program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik tersebut telah berjalan di berbagai daerah.
Menurut Marsah, pemerataan manfaat program pemerintah perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas pendidikan.
Ia menilai, pendidikan gratis dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi keluarga, khususnya orang tua yang selama ini harus menanggung berbagai kebutuhan sekolah anak-anak mereka.
“Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan program Makan Bergizi Gratis. Sebab, sampai sekarang anak-anak sekolah di wilayah Penghuluan Sungai Inggar belum merasakan manfaat dari program tersebut,” ungkap Marsah.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program secara nasional, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat di daerah yang belum mendapatkan pelayanan secara merata.
Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anak. Karena itu, apabila program pendidikan gratis dapat diwujudkan, kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
Marsah juga berharap aspirasi masyarakat di wilayah Penghuluan Sungai Inggar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan dan pelayanan publik harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang ada sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah agar setiap kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat secara adil dan merata.
