SINTANG, DN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang terus berupaya membangun lingkungan pelayanan publik yang berintegritas, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan instansi tersebut.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap proses pelayanan yang diberikan oleh jajaran petugas. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan sesuai aturan, mengedepankan profesionalisme, serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan.
Ia menegaskan bahwa setiap aparatur harus memberikan pelayanan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada tindakan yang memanfaatkan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan pelayanan.
Ernawati juga meminta masyarakat agar berani menyampaikan laporan apabila menemukan tindakan yang mencurigakan atau mengalami pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Bentuk pelanggaran yang perlu mendapat perhatian di antaranya pungutan liar (pungli), suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh petugas.
“Jika masyarakat menemukan adanya petugas yang melakukan pungutan liar, menerima suap atau gratifikasi, maupun memberikan pelayanan yang tidak sesuai prosedur, kami mengimbau agar segera melaporkannya melalui nomor pengaduan yang telah kami sediakan. Jangan takut untuk menyampaikan laporan,” tegas Ernawati.
Sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap pengawasan masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Sintang menyediakan layanan pengaduan yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan maupun informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan.
Masyarakat yang menemukan atau mengalami permasalahan pelayanan dapat menyampaikan pengaduan melalui nomor 082254126005. Saluran tersebut diharapkan menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan instansi dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Ernawati menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan dokumen dan persyaratan administrasi. Lebih dari itu, diperlukan perubahan pola pikir, sikap, serta budaya kerja seluruh pegawai agar nilai-nilai integritas benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Selain menjaga perilaku aparatur, keterbukaan informasi juga menjadi perhatian penting. Masyarakat harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai persyaratan, tahapan pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya resmi apabila memang diberlakukan sesuai peraturan.
Dengan adanya informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mudah dirugikan oleh praktik pungutan di luar ketentuan.
DPMPTSP Kabupaten Sintang berharap seluruh pegawai semakin meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pelayanan harus diberikan secara setara kepada setiap masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan.
Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diharapkan dapat diwujudkan melalui praktik pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
