SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Yuvita Apolonia Ginting, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Senentang. Sebagai wakil rakyat, ia memastikan bahwa isu infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama selama dirinya berada di parlemen daerah.
Yuvita menyampaikan bahwa infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, hingga infrastruktur penunjang ekonomi, menurutnya, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai bahwa banyak wilayah di Kabupaten Sintang masih membutuhkan peningkatan pembangunan, terutama daerah-daerah pedalaman yang akses jalannya masih terbatas.
“Saya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Bumi Senentang akan terus kita dorong. Masyarakat membutuhkan fasilitas yang layak agar aktivitas mereka, baik ekonomi maupun sosial, dapat berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yuvita menuturkan bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Menurutnya, salah satu cara mempercepat pembangunan adalah dengan memperjuangkan anggaran yang lebih besar, baik melalui APBD maupun dana dari pemerintah pusat. Ia menyatakan siap mengawal pengajuan anggaran serta memastikan tidak ada program pembangunan yang mangkrak atau berjalan lambat.
Yuvita juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya untuk kawasan perkotaan, tetapi harus menjangkau desa-desa terpencil yang selama ini sering kali mengalami ketertinggalan. Kondisi jalan rusak, jembatan rapuh, atau minimnya akses layanan publik menjadi perhatian khusus yang akan terus ia sampaikan dalam rapat-rapat DPRD bersama pemerintah daerah.
“Masyarakat di pedalaman juga berhak menikmati pembangunan yang layak. Kita harus memastikan pembangunan berjalan adil dan merata,” ujarnya.
