SINTANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, mengingatkan seluruh kepala desa (Kades) di kabupaten ini agar mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, tepat sasaran, dan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Pernyataan ini disampaikannya dalam kesempatan kunjungan kerja di sejumlah desa.
“Saya tegaskan, ADD bukan untuk keluarga atau kepentingan pribadi. Dana ini adalah hak masyarakat, dan harus digunakan untuk pembangunan desa, peningkatan fasilitas publik, dan program kesejahteraan warga,” ujar Sandan.
Sandan menekankan bahwa pengelolaan ADD yang baik merupakan tanggung jawab besar Kades. Dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah ini memiliki tujuan jelas, yaitu mendukung pembangunan desa, meningkatkan layanan publik, serta memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“ADD harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Mulai dari pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan sampai ADD hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena itu jelas merugikan warga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Setiap penggunaan dana harus tercatat rapi, dilaporkan kepada perangkat desa dan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan cara ini, penyalahgunaan dana dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat.
Sandan mendorong desa-desa untuk mengoptimalkan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan ADD. Hal ini bertujuan agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan nyata warga, sehingga manfaatnya terasa secara luas.
“Kita ingin ADD menjadi instrumen pembangunan yang nyata, bukan sekadar dana yang disalahgunakan. Kepala desa harus menjadi teladan dalam mengelola dana ini demi kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Sandan.
