SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Upaya ini terus didorong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Program peningkatan perumahan tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik tempat tinggal, tetapi juga diharapkan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup warga di Bumi Senentang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sintang, Hendrikus, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan pemetaan kebutuhan perumahan di seluruh kecamatan. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan untuk mengajukan program tiga juta rumah subsidi pada tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Kami sedang menyusun data kebutuhan rumah di Kabupaten Sintang. Harapannya, pada 2026 kita bisa mengusulkan agar Sintang memperoleh kuota dari program tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semoga kita bisa mendapatkan alokasi itu,” ujar Hendrikus ketika di wawancarai media baru-baru ini.
Ia menuturkan, kebutuhan hunian di Sintang masih sangat tinggi. Ketersediaan rumah yang tidak sebanding dengan permintaan masyarakat menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.
“Ketersediaan rumah masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari data permintaan rumah yang terus meningkat. Karena itu, kami terus merampungkan pendataan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar Kabupaten Sintang dapat memperoleh rumah subsidi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hendrikus menegaskan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar penyediaan bangunan, tetapi bagian dari kebijakan pembangunan sosial. Hunian yang layak dinilai mampu mendorong masyarakat hidup lebih sehat, produktif, dan memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil.
Pemerintah Kabupaten Sintang juga tengah menjajaki kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan guna mempercepat penyediaan rumah yang layak huni. Dukungan berbagai pihak dianggap penting agar program perumahan dapat berjalan optimal dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
(Rilis Kominfo)
