SINTANG, DN – Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan berbagai program pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran transportasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat menerima kunjungan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, di Kantor Bupati Sintang, Rabu (4/3/2026).
Bupati Bala menjelaskan, beberapa jembatan di Sintang sudah memiliki abutmen, namun bentang jembatannya belum terpasang. “Kami sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tapi baru abutmen yang bisa kami lakukan. Soal kekurangan bentang, kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Bala juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI untuk menangani persoalan kemacetan di Jembatan Melawi. Dukungan ini berupa alokasi anggaran hampir Rp200 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sintang. “Mewakili masyarakat, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan anggaran pemerintah pusat lewat Komisi V. Semua yang kami paparkan memang sangat urgen bagi kami. Kami menyerahkan proposal untuk memperkuat usulan kami secara lisan,” kata Bala.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan komitmennya untuk mendukung penguraian kemacetan di Jalan Lintas Melawi dan Jembatan Melawi. Menurutnya, kondisi jalan saat ini belum memenuhi standar nasional, sehingga pelebaran ruas jalan dan duplikasi jembatan menjadi langkah strategis jangka panjang. “Ruasnya memang tidak standar. Kiri kanan akan diperluas, tapi lahannya harus dibebaskan dulu oleh kabupaten. Jangan sampai sudah dianggarkan di APBN, tapi tidak bisa dikerjakan karena menyentuh ruko atau bangunan warga. Kalau lahannya beres, kita siap anggarkan,” ujar Lasarus.
Rencana strategis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, tetapi juga memperlancar arus transportasi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Sintang. Pihak Pemkab Sintang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat pembangunan infrastruktur yang lebih optimal.
