SINTANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang memberikan sorotan tajam terhadap tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2024. Dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, fraksi tersebut menekankan perlunya pemanfaatan SILPA secara optimal demi mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDIP, Jimi Manopo, menilai bahwa besarnya SILPA menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi program kerja pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta agar dana tersebut tidak hanya menjadi angka akumulatif semata, tetapi harus diarahkan untuk mendanai program-program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai pelosok.
“Kami mendorong agar alokasi SILPA dilakukan dengan mempertimbangkan skala kebutuhan dan urgensi di lapangan, bukan sekadar formalitas anggaran. Jalan, jembatan, serta sarana pendidikan dan kesehatan di desa-desa masih sangat membutuhkan perhatian serius,” tegas Jimi.
Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa pemanfaatan SILPA harus diiringi dengan pengawasan ketat dan perencanaan yang lebih matang agar hasilnya tepat guna. Selain pembangunan fisik, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi sasaran prioritas, mengingat masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan layanan optimal.
Menurut mereka, efektivitas penggunaan anggaran harus diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup warga, bukan hanya dari sisi penyerapannya secara administratif.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyerukan agar pemerintah daerah lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta menjadikan setiap rupiah dalam APBD sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Sintang.
