SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menyerukan pentingnya keharmonisan dan kekompakan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa kedua unsur pemerintahan desa tersebut merupakan pilar utama yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Menurut Markus, hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat BPD dapat berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai bahwa beberapa desa di Kabupaten Sintang masih menghadapi dinamika internal yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Saya minta kepala desa dan BPD untuk akur, bekerja sama, dan saling mendukung demi kemajuan masyarakat desa. Jangan sampai masalah internal justru mengorbankan kepentingan umum,” tegas Markus Jembari.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala desa dan BPD memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Kepala desa bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan, sementara BPD memiliki fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Jika kedua unsur ini berjalan selaras, maka pembangunan desa akan lebih cepat dan tepat sasaran.
“BPD bukan lawan kepala desa, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus menjadi mitra yang sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai menjadi hambatan pembangunan,” jelasnya.
Markus menekankan bahwa harmonisasi antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam pengelolaan dana desa yang setiap tahun dialokasikan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai bahwa tanpa komunikasi yang baik, rawan terjadi kesalahpahaman, penundaan program, hingga potensi persoalan hukum.
Selain itu, Markus meminta agar setiap permasalahan internal di desa dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog terbuka. Ia juga mengingatkan pemerintah kecamatan untuk berperan aktif memberikan pembinaan kepada pemerintah desa jika terjadi gesekan antara perangkat desa dan BPD.
“Kita ingin desa-desa di Sintang maju, aman, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Itu hanya bisa terwujud kalau kepala desa dan BPD kompak serta saling menghargai fungsi masing-masing,” ujarnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi konflik di tingkat desa yang dapat menghambat program pembangunan. Markus menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin desa yang mampu bekerja profesional, berkomunikasi baik, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Untuk itu, saya mengajak semua perangkat desa menjaga kebersamaan. Desa akan maju kalau pemimpinnya bersatu,” pungkas Markus Jembari.
