SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Mardiyansyah, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Kabupaten Ketungau sebagai daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, wilayah Ketungau yang berada langsung di garis perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki posisi strategis sebagai beranda negara, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan status administratif yang memadai.
Dalam pandangannya, pembentukan Kabupaten Ketungau bukan hanya sekadar keinginan politik atau aspirasi lokal, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Masyarakat di tiga wilayah Ketungau—Ketungau Hilir, Tengah, dan Hulu—menurutnya telah lama merasakan keterbatasan akses, fasilitas publik, serta layanan pemerintahan.
“Ketungau adalah beranda negara. Daerah ini langsung berbatasan dengan Malaysia. Dengan kondisi seperti itu, pembentukan Kabupaten Ketungau bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik bisa lebih dekat dan pembangunan dapat dipercepat,” ujar Mardiyansyah.
Ia menjelaskan bahwa jarak tempuh yang sangat jauh dari pusat pemerintahan di Sintang ke berbagai desa di Ketungau membuat masyarakat kesulitan mengurus administrasi, mengakses layanan kesehatan, hingga mendapatkan pendampingan ekonomi. Kondisi jalan yang masih banyak rusak dan sulit dilalui pada musim hujan semakin memperparah keadaan.
Menurutnya, jika Ketungau menjadi kabupaten tersendiri, maka pemerintah daerah baru akan lebih fokus mengelola wilayahnya, mempercepat pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Dengan status kabupaten, pelayanan akan lebih dekat. Pemerintah bisa bekerja lebih cepat, dana pembangunan lebih terarah, dan masyarakat tidak akan terus berada dalam ketertinggalan,” tambahnya.
Mardiyansyah juga menekankan bahwa pembentukan Kabupaten Ketungau akan memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan. Dengan pemerintahan yang kuat dan infrastruktur yang maju, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan kehadiran negara akan lebih terasa.
Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi segera memberikan dukungan konkret agar proses pemekaran dapat terealisasi. Baginya, masa depan masyarakat perbatasan sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam mengambil langkah strategis.
“Ketungau bukan hanya wilayah jauh. Ini wajah Indonesia di perbatasan. Karena itu, pembentukan Kabupaten Ketungau harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
