SINTANG, DN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, S.H., M.Si., didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan (PK Wasnas) Ahmad Riduan, S.Sos., M.Si., menghadap Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, pada Rabu, 25 Februari 2026. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaporkan sekaligus berkonsultasi terkait situasi dan kondisi terkini di wilayah Sintang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Sintang tersebut, Abdul Syufriadi menyampaikan berbagai perkembangan strategis menyangkut stabilitas politik, ketertiban umum, serta dinamika sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa secara umum situasi daerah dalam kondisi aman dan kondusif, namun tetap diperlukan kewaspadaan serta langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban.
Selain itu, Kesbangpol juga melaporkan hasil pemantauan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan, perkembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, serta upaya penguatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Menurut Abdul Syufriadi, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang berbagai agenda pemerintahan dan kegiatan masyarakat.
Bupati Sintang menyambut baik laporan tersebut dan mengapresiasi langkah proaktif Kesbangpol dalam melakukan deteksi dini serta pemetaan potensi kerawanan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara perangkat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta elemen lainnya guna memastikan Kabupaten Sintang tetap dalam suasana harmonis.
Gregorius Herkulanus Bala juga meminta agar Kesbangpol terus memperkuat edukasi kebangsaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan. Menurutnya, stabilitas daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara Kesbangpol dan Pemerintah Kabupaten Sintang semakin solid dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang responsif, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
