SINTANG – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah Daerah untuk lebih cermat, terstruktur, dan fokus dalam menyusun serta melaksanakan anggaran pembangunan. Penegasan ini disampaikan oleh anggota DPRD, Nekodimus, dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 21 Juli 2025, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Menurut Nekodimus, keberhasilan perencanaan anggaran tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau opini audit semata, tetapi dari sejauh mana program yang telah dianggarkan benar-benar dijalankan secara maksimal, tepat guna, dan sesuai jadwal. “Fraksi Hanura mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sintang lebih fokus meningkatkan akurasi perencanaan dan konsisten dalam eksekusi kegiatan di lapangan,” ungkapnya.
Ia turut mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Sintang selama 13 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, keberhasilan administratif tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
“Predikat WTP itu penting sebagai bentuk pengakuan atas tertib administrasi, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur,” katanya.
Dari sisi pelaksanaan anggaran, Fraksi Hanura mencatat bahwa tingkat penyerapan belanja daerah tahun 2024 masih belum optimal. Belanja secara keseluruhan hanya terealisasi sebesar 91,51 persen, sedangkan serapan untuk belanja modal tercatat 85,33 persen, dan belanja tak terduga hanya 17,79 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses perencanaan maupun kesiapan pelaksanaan. Ini harus segera diperbaiki agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang,” ujar Nekodimus.
Ia juga menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pelaksanaan program. Menurutnya, OPD harus lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam program-program vital seperti pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada seberapa matang perencanaannya dan seberapa baik pelaksanaannya. Kami berharap perencanaan disusun dengan pendekatan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Nekodimus meminta agar setiap program dan anggaran yang disusun oleh pemerintah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang nyata. “Fraksi Hanura ingin memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif yang jelas bagi kehidupan warga Sintang,” tutupnya.
