SINTANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sintang menyoroti pentingnya kehadiran langsung pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap rapat paripurna DPRD. Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra, Juni, dalam forum paripurna yang membahas pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin (21/7/2025).
Juni menilai bahwa ketidakhadiran kepala OPD dalam rapat-rapat penting kerap menjadi hambatan dalam menjalin komunikasi yang lancar antara lembaga legislatif dan eksekutif. “Kami menilai langsungnya kehadiran kepala dinas sangat diperlukan agar setiap isu strategis bisa dibahas secara tuntas tanpa perantara. Kehadiran staf saja tidak cukup,” ujarnya. Fraksi Gerindra pun meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk mewajibkan para kepala OPD hadir secara langsung dalam setiap agenda paripurna DPRD.
Ia juga menegaskan bahwa kedisiplinan pejabat daerah adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap publik. “Ketidakhadiran mereka mencerminkan rendahnya komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” tambahnya. Gerindra mendesak Pemkab Sintang untuk memperkuat pengawasan internal dan mempertegas aturan kedisiplinan di lingkungan OPD.
Di luar persoalan kehadiran pejabat, Fraksi Gerindra turut mengajukan sejumlah usulan penting dalam bidang kebudayaan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah permintaan agar Pekan Gawai Dayak dijadwalkan secara tetap setiap tahun. Menurut Juni, penetapan waktu yang pasti akan memudahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.
“Kalau jadwalnya sudah jelas setiap tahun, perencanaan jadi lebih matang dan dukungan anggaran bisa disiapkan sejak awal,” jelasnya. Gawai Dayak dinilai sebagai salah satu kegiatan strategis dalam pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal.
Terkait aspek fiskal, Fraksi Gerindra juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi toko-toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Juni meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih aktif dalam menggali potensi ini.
“Pemkab perlu lebih serius memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Jangan sampai potensi besar dari retribusi retail modern tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang ke depan semakin profesional, terbuka, dan inklusif. “Semua langkah ini adalah bagian dari upaya membangun Sintang yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkas Juni.
