SINTANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, sebagai prioritas utama dalam penganggaran APBD. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD, Lusi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (21/7/2025).
Lusi mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah di Kabupaten Sintang, khususnya daerah pedalaman, yang belum memiliki akses jalan yang layak. Beberapa desa bahkan masih sulit dijangkau kendaraan roda empat, sehingga menyulitkan mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok. “Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Perlu langkah konkret dan alokasi anggaran yang memadai untuk menjawab persoalan ini,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan harus menjadi prioritas karena langsung berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta agar Pemkab Sintang memperbesar porsi anggaran untuk sektor ini berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, Lusi juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal pada tahun anggaran 2024. Dari total alokasi sebesar Rp325,588 miliar, serapan anggaran hanya mencapai 85,33 persen. Ia juga menyinggung minimnya realisasi pada pos belanja tak terduga. “Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang harus segera dibenahi,” jelasnya.
Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, yaitu mencapai Rp213,435 miliar, menjadi perhatian serius Fraksi Demokrat. Menurut Lusi, besarnya SILPA justru memperlihatkan potensi anggaran yang tidak dimanfaatkan secara optimal. “Sayang sekali jika dana sebesar itu tidak digunakan padahal kondisi jalan dan jembatan di banyak desa masih sangat buruk,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat mendesak Pemkab Sintang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Mereka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, harus ditempatkan sebagai prioritas karena berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap arah pembangunan ke depan benar-benar berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ini adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang,” tutup Lusi.
