SINTANG — Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, kembali menyoroti persoalan kurangnya tenaga kesehatan di Desa Sungai Sintang, khususnya di Dusun Lubuk Besar, Kecamatan Kayan Hilir. Ia menilai kondisi tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah daerah agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat keterbatasan layanan kesehatan.
Menurut Juni, wilayah tersebut berada cukup jauh dari fasilitas kesehatan terdekat. Situasi ini membuat warga kesulitan mendapatkan pertolongan pertama ketika terjadi keadaan mendesak. Ketiadaan tenaga medis yang bertugas secara tetap semakin memperparah kondisi, sehingga warga harus menempuh perjalanan yang panjang dan melewati medan berat hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar.
“Banyak warga menyampaikan keluhan bahwa ketika ada yang sakit, mereka harus menunggu lama atau pergi jauh untuk mendapat pertolongan. Untuk kondisi darurat, ini sangat berbahaya,” ujar Juni, Senin (17/11/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa kesenjangan akses kesehatan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Sintang. Ia menyebut pemerataan layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Dirinya meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi komprehensif terhadap distribusi tenaga kesehatan di seluruh kecamatan. Menurutnya, jika ada daerah yang tenaga medisnya berlebih, pemerintah bisa mempertimbangkan redistribusi sementara ke desa yang benar-benar membutuhkan, termasuk Desa Sungai Sintang.
“Jika ada wilayah yang relatif aman dari segi jumlah tenaga kesehatan, kita harap pemerintah bisa mengatur penugasan sementara untuk menutupi kekurangan di daerah lain. Jangan sampai ada desa yang tidak tersentuh pelayanan kesehatan sama sekali,” tegasnya.
Selain terkait distribusi tenaga medis, Juni juga mendorong adanya pembangunan fasilitas kesehatan pendukung, seperti Poskesdes atau Pustu yang layak, agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dasar tanpa harus keluar dari desa.
Ia menambahkan, masyarakat pedalaman memiliki hak yang sama dengan masyarakat kota dalam mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Karena itu, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar menempatkan isu kekurangan tenaga kesehatan ini sebagai prioritas utama. Jangan sampai ada warga yang kehilangan nyawa hanya karena keterlambatan mendapatkan pertolongan,” tutupnya.
