Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2026. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati Sintang, para Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, serta Lurah se-Kabupaten Sintang.
Dalam arahannya, Bupati Sintang menekankan sejumlah indikator kinerja pembangunan daerah yang harus menjadi perhatian bersama pada tahun 2026. Ia menyebutkan target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, penurunan angka kemiskinan maksimal 7 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di atas 71 poin, indeks infrastruktur di atas 52 poin, serta tingkat pengangguran terbuka yang dijaga maksimal 2,5 persen.
“PAD 2026 harus lebih maksimal. Dan saya mengapresiasi PAD 2025 sudah mencapai 105%. Kepala OPD wajib mencapai angka realisasi anggaran maksimal. Laksanakan semua belanja lebih awal. Dan segera entri SIRUP. Yang ada belanja infrastruktur dan modal, segera lakukan survei ke lapangan agar memperoleh data dan informasi valid untuk menyusun HPS dan RAB” pesan Bupati Sintang.
Ia juga meminta agar seluruh kepala OPD segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta melakukan evaluasi terhadap standar satuan harga belanja.
“kepala OPD segera lakukan komunikasi dan koordinasi dengan ULP. Segera laksanakan pengadaan barang dan jasa. Semua OPD lakukan evaluasi berkala terhadap standar satuan harga untuk seluruh belanja. Lakukan pengendalian dan pengawasan agar realisasi belanja bisa maksimal secara berkala” pesan Bupati Sintang.
Bupati Sintang turut menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia meminta agar seluruh jajaran menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.
“OPD yang melayani masyarakat wajib memberikan pelayanan prima, hindari pungli, penyalahgunaan wewenang, prilaku diskriminatif. Isu sensitif di masyarakat seperti kelangkaan barang publik, persampahan, dan bencana. Kepala OPD bisa memberikan respon cepat dan koordinasi dengan banyak pihak” pesan Bupati Sintang.
Selain itu, Bupati Sintang juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga sikap dan perilaku di tengah kondisi ekonomi daerah yang sedang lesu serta adanya kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan DPRD serta memperkuat sinergi antara program pusat dan daerah.
“ekonomi daerah sedang lesu dan efisiensi anggaran, ASN harus menghindari prilaku gaya hidup mewah dan pamer di media sosial. Bangun komunikasi yang baik dengan DPRD Sintang. Perkuat sinkronisasi program nasional dan daerah. jalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian” pesan Bupati Sintang.
