SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus, menyoroti persoalan klasik yang selalu dihadapi para petani, yakni sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurutnya, masalah ini dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dan menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Sintang.
Nikodemus menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar bagi petani, terutama bagi mereka yang mengelola lahan dengan skala kecil hingga menengah. Namun, kenyataannya, kuota pupuk yang tersedia sering kali tidak mencukupi, sementara mekanisme distribusi masih menemui berbagai kendala. Kondisi ini menyebabkan banyak petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga membebani biaya produksi mereka.
“Dari tahun ke tahun, persoalan pupuk subsidi yang sulit didapat petani sudah menjadi masalah klasik yang tak pernah terselesaikan. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” kata Nikodemus.
Ia juga menekankan bahwa distribusi pupuk yang tidak merata, terutama di wilayah pedalaman, menjadi salah satu faktor utama masalah ini. Banyak desa yang jauh dari pusat distribusi sering mengalami keterlambatan atau bahkan tidak menerima alokasi pupuk sama sekali. Hal ini menyebabkan para petani sulit menyesuaikan jadwal tanam dengan musim yang tepat, sehingga hasil panen pun terpengaruh.
Selain itu, Nikodemus mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Ia menekankan bahwa harus ada mekanisme transparan sehingga pupuk dapat benar-benar sampai kepada petani yang berhak. Penimbunan atau penjualan pupuk di luar harga eceran yang ditetapkan harus dicegah agar tidak merugikan masyarakat.
Anggota DPRD Sintang itu juga mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian agar pendataan kebutuhan pupuk lebih akurat. Dengan demikian, alokasi pupuk dapat tepat sasaran dan seluruh petani memperoleh fasilitas yang mereka perlukan.
“Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika pupuk sulit diperoleh, bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi? Pemerintah dan DPRD harus hadir untuk memastikan hak petani terpenuhi,” tegas Nikodemus.
