SINTANG, DN – Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, hingga kini masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, mengingat ketersediaan guru merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas serta pemerataan pendidikan di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanos Roni, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di beberapa sekolah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, pemerintah daerah tidak dapat secara bebas melakukan perekrutan tenaga honorer baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
Menurutnya, langkah pemenuhan kebutuhan guru harus tetap memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang berlaku di seluruh lingkungan instansi pemerintahan.
Herkolanos Roni menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Aturan tersebut mengatur penataan tenaga non-ASN, terutama setelah pemerintah melaksanakan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema PPPK paruh waktu.
“Persoalan kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sintang memang masih terjadi di sejumlah sekolah. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah harus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, khususnya terkait penataan tenaga non-ASN,” ujar Herkolanos Roni.
Ia menambahkan, kebijakan penataan tenaga non-ASN membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengambil langkah terkait pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
“Perekrutan tenaga honorer baru tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan kepegawaian yang berlaku,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sintang. Di satu sisi, kebutuhan guru di sekolah-sekolah masih cukup penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan nasional mengenai penataan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, diperlukan langkah dan kebijakan yang tepat agar persoalan kekurangan guru tidak semakin berdampak terhadap pelayanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang diharapkan dapat terus melakukan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik dapat diketahui secara lebih terarah dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah pemenuhan tenaga guru sesuai regulasi pemerintah pusat.
Pemerataan tenaga pendidik juga menjadi hal penting agar seluruh peserta didik di Kabupaten Sintang memperoleh kesempatan dan pelayanan pendidikan yang layak. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan persoalan kekurangan guru dapat dicarikan solusi tanpa mengabaikan ketentuan penataan kepegawaian yang berlaku.
