SINTANG, DN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Liyus, mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan. Ia menilai, hingga saat ini masih banyak ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah namun belum mendapatkan penanganan maksimal.
Menurut Liyus, kondisi infrastruktur yang belum memadai tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Tidak hanya menghambat mobilitas warga, kerusakan jalan dan jembatan juga menjadi kendala serius dalam proses distribusi barang serta akses terhadap berbagai layanan dasar.
“Masih banyak infrastruktur di wilayah perbatasan yang kondisinya rusak berat. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan akses jalan yang layak turut memengaruhi sektor ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan hasil pertanian dan perkebunan menjadi kurang optimal karena tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu tempuh. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya saing produk lokal.
Selain itu, Liyus juga menyoroti bahwa wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut seharusnya menjadi prioritas, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan, sehingga dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, ia mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Dengan data yang akurat, perbaikan dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran sesuai dengan tingkat urgensi di lapangan.
Liyus juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan daerah lainnya harus segera diatasi. Jika tidak, maka kesenjangan tersebut akan terus melebar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kabupaten Sintang, lanjutnya, akan terus mengawal dan mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata. Ia berharap dengan adanya langkah konkret dari pemerintah, kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan dapat segera membaik sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan kesejahteraan mereka meningkat.
