SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik. Menurutnya, keberadaan PLBN tersebut sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat keamanan perbatasan, serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Jimi menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Sungai Kelik merupakan proyek penting yang telah lama ditunggu masyarakat. Namun, hingga kini progres pembangunannya belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menilai, komunikasi aktif antara Pemda Sintang dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat menjadi kunci agar proyek ini tidak terhenti di tengah jalan. “Pemerintah daerah harus lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita tidak boleh pasif, karena PLBN ini sangat penting bagi masyarakat di perbatasan,” tegasnya.
Menurut Jimi, keberadaan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk antarnegara, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Dengan adanya PLBN, arus barang dan jasa dapat dikelola lebih baik, sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan lintas negara. “PLBN Sungai Kelik nantinya akan membawa dampak ekonomi yang besar. UMKM bisa berkembang, perdagangan menjadi lebih tertata, dan masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Jimi juga menyoroti pentingnya PLBN dalam menjaga kedaulatan negara. Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan Indonesia, sehingga fasilitas perbatasan harus dibangun dengan standar yang baik. Pembangunan PLBN Sungai Kelik, menurutnya, akan memperkuat pengawasan lintas batas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. “Kita harus menghadirkan negara di perbatasan. PLBN adalah simbol kehadiran itu,” katanya.
Ia juga mendorong Pemda Sintang untuk melakukan pengawalan anggaran, memastikan bahwa pemerintah pusat tetap memasukkan proyek ini dalam prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, jika koordinasi tidak dilakukan secara maksimal, proyek berpotensi mengalami kendala administratif maupun teknis. “Jangan sampai karena kurang komunikasi, proyek ini tertunda lagi. Kita harus proaktif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jimi meminta masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetap mendukung proses pembangunan dengan menjaga kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar lokasi proyek. Ia menegaskan bahwa pembangunan PLBN bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga harapan seluruh warga perbatasan.
“Kami di DPRD akan terus mendorong dan mengawasi agar pembangunan PLBN Sungai Kelik bisa terealisasi sesuai harapan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan perbatasan kita,” pungkasnya.
