SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Muhammad Chomain Wahab, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam upaya mengantisipasi ancaman banjir yang kerap melanda wilayah Sintang. Menurutnya, kondisi cuaca yang semakin tidak menentu dan meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa tahun terakhir membuat peringatan dini dari BMKG menjadi sangat penting.
Chomain Wahab menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan BMKG akan mempermudah upaya mitigasi bencana, termasuk penyebaran informasi cuaca ekstrem, kesiapsiagaan masyarakat, serta langkah-langkah penanganan jika banjir terjadi. “Informasi dari BMKG adalah kunci dalam mengantisipasi banjir. Dengan peringatan dini, pemerintah dapat bergerak cepat, dan masyarakat bisa lebih siap menghadapi kemungkinan bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa sebagian wilayah Kabupaten Sintang memiliki topografi rendah serta berada di dekat aliran sungai besar, sehingga rentan mengalami peningkatan debit air secara tiba-tiba. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir. Kerja sama intensif dengan BMKG dianggap mampu meningkatkan efektivitas upaya tersebut.
Menurut Chomain, selain memperhatikan informasi cuaca, pemerintah daerah juga harus memperkuat infrastruktur pengendali banjir, seperti tanggul, drainase, serta normalisasi sungai. Namun, semua itu harus diimbangi dengan data meteorologi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa mitigasi banjir tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan informasi ilmiah yang jelas.
Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian daerah resapan air, serta aktif melaporkan kondisi sungai yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. “Penanganan banjir adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah punya peran besar, tetapi masyarakat juga harus terlibat,” katanya.
Chomain Wahab berharap pemerintah daerah dapat membentuk mekanisme komunikasi yang lebih cepat dan efektif dengan BMKG, termasuk penggunaan teknologi informasi, aplikasi peringatan dini, dan sistem notifikasi berbasis desa. Hal ini penting agar informasi tidak hanya berhenti di pemerintah, tetapi sampai ke masyarakat dengan jelas dan tepat waktu.
“Kita tidak boleh lengah. Banjir adalah ancaman yang selalu ada, dan hanya dengan kesiapsiagaan serta kolaborasi kuat antara pemerintah, BMKG, dan masyarakat, kita dapat meminimalkan dampaknya,” tegasnya.
