SINTANG — Pemadaman listrik berkepanjangan yang terus terjadi di Desa Inggar, Kecamatan Kayan Hilir, kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Sintang. Anggota DPRD, Juni, mendesak PLN untuk segera mengambil tindakan nyata dan menyelesaikan gangguan yang sudah berlangsung berulang kali tanpa kejelasan penanganan.
Ia mengatakan, laporan masyarakat menunjukkan bahwa pemadaman tidak hanya berlangsung beberapa jam, tetapi bisa mencapai hitungan hari. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan yang semakin meluas, terlebih karena tidak ada informasi jelas dari PLN terkait penyebab maupun rencana perbaikan.
“Keluhan dari masyarakat itu sama dan terjadi terus-menerus. Lampu padam berhari-hari tanpa kepastian kapan diperbaiki. Ini sudah sangat mengganggu dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Kamis (20/11).
Juni menilai, persoalan listrik di pedalaman seperti Inggar bukan lagi sekadar gangguan teknis sesaat, tetapi menunjukkan adanya problem struktural pada sistem jaringan. Ia mendesak PLN untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta membuka ruang dialog dengan warga setempat untuk memetakan kebutuhan dan titik-titik kritis jaringan.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Pemadaman berhari-hari membuat UMKM kesulitan menjalankan usaha, usaha pendinginan dan penyimpanan bahan makanan terganggu, hingga anak-anak sekolah tidak mampu mengikuti proses belajar yang membutuhkan perangkat elektronik.
“Dampaknya tidak kecil. Ekonomi tersendat, usaha warga terhenti, pendidikan terganggu. Pemerintah dan PLN harus melihat ini sebagai persoalan serius,” ujarnya.
Selain perbaikan teknis, Juni menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara PLN dan masyarakat. Informasi mengenai jadwal pemeliharaan, estimasi waktu perbaikan, maupun penjelasan penyebab gangguan harus disampaikan secara transparan agar warga tidak merasa dianaktirikan.
Ia juga membuka opsi untuk menginisiasi pertemuan resmi antara DPRD, pemerintah daerah, PLN, dan perwakilan masyarakat Inggar guna merumuskan solusi jangka panjang. Langkah-langkah seperti penambahan kapasitas pembangkit lokal, pemasangan trafo baru, atau peningkatan kualitas jaringan distribusi perlu dipertimbangkan secara serius.
“Kami ingin ada penyelesaian yang tidak hanya sementara. PLN harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar menunggu laporan masuk,” tambahnya.
Juni menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu ini hingga pelayanan listrik kembali stabil dan masyarakat mendapat kepastian layanan yang layak.
“Warga pedalaman berhak mendapatkan pelayanan listrik yang sama seperti wilayah lainnya. Ini soal keadilan pelayanan publik,” pungkasnya.
