SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa, menegaskan bahwa pelaksanaan profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Menurutnya, dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut adanya penataan kualitas sumber daya manusia aparatur secara lebih terukur dan profesional.
Santosa menjelaskan bahwa profiling ASN bukan sekadar proses administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memetakan kompetensi, kemampuan, karakter, serta kesesuaian pegawai dalam menjalankan tugas. Ia menilai bahwa tanpa profiling yang jelas, penempatan ASN di berbagai posisi akan berpotensi tidak optimal dan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Profiling ASN itu kebutuhan, bukan pilihan. Pemerintah daerah harus serius melaksanakannya supaya kita tahu secara pasti potensi dan kompetensi setiap pegawai,” tegas Santosa.
Ia menyebutkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin berat, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan efisien. Untuk itu, pemetaan kualitas aparatur menjadi langkah penting agar setiap ASN ditempatkan sesuai kemampuan sehingga kinerja instansi pemerintah dapat meningkat.
“Kadang kita melihat ada pegawai yang sebenarnya memiliki kemampuan bagus, tetapi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai. Profiling akan meminimalkan itu. ASN harus bekerja sesuai kompetensinya agar pelayanan publik menjadi lebih baik,” jelasnya.
Santosa juga menyinggung bahwa proses profiling dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, rotasi jabatan, hingga pengembangan karier aparatur secara lebih objektif. Hal ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menilai bahwa Pemkab Sintang harus memberikan prioritas dalam penyusunan database kompetensi ASN dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan profiling agar lebih akurat. Menurutnya, daerah yang berhasil memperkuat kualitas aparatur akan lebih cepat mengalami perkembangan dalam berbagai sektor.
“Kalau ASN kita kuat, maka program pemerintah akan berjalan lebih cepat. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, sampai pelayanan administrasi. Semua akan lebih efektif,” tambahnya.
Santosa berharap proses ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera diterapkan secara bertahap dan konsisten. Ia juga mendorong agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berperan aktif dalam menyusun mekanisme profiling yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting adalah kemauan politik pemerintah daerah. Profiling ASN harus jadi program prioritas karena menyangkut masa depan birokrasi Sintang,” pungkasnya.
