SINTANG — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, kembali menyoroti seriusnya dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang kini mulai dirasakan langsung pada berbagai program pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian belanja nasional tersebut telah memengaruhi jalannya sejumlah proyek infrastruktur penting yang sebelumnya telah disusun melalui proses panjang.
Menurut Hikman, pemotongan anggaran menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Sintang, mengingat sebagian besar pembangunan fisik masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Sementara itu, kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk.
“Pengurangan anggaran dari pusat jelas menimbulkan hambatan nyata bagi rencana pembangunan infrastruktur kita. Banyak program strategis yang sudah direncanakan harus ditunda karena keterbatasan anggaran,” ujarnya pada Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor krusial seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi pertanian, hingga layanan publik berupa air bersih dan fasilitas pendidikan sangat membutuhkan stabilitas alokasi anggaran. Ketika dana berkurang, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan selain melakukan penyesuaian yang kemudian berimbas pada pelayanan publik.
Hikman menekankan bahwa karakteristik geografis Kabupaten Sintang yang luas dengan banyak wilayah pedalaman menjadi tantangan tersendiri. Kondisi jalan yang masih sulit dilalui di berbagai kecamatan membuat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian semakin terhambat.
“Daerah-daerah pedalaman sangat mengandalkan akses jalan. Jika jalannya rusak atau belum memadai, distribusi hasil pertanian menjadi lambat, biaya transportasi meningkat, dan masyarakat dirugikan. Karena itu, Sintang membutuhkan dukungan anggaran yang betul-betul memadai,” tegasnya.
Meski kondisi anggaran daerah tengah tertekan, ia mendorong agar pemerintah daerah tetap mencari solusi alternatif agar pembangunan tidak berhenti sepenuhnya. Ia menyarankan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penataan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kita harus tetap berinovasi. Pemerintah daerah perlu menggali potensi lain agar program pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan,” ungkapnya.
Hikman juga berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran, terutama bagi daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan dasar.
“Pembangunan infrastruktur di daerah bukan hanya kebutuhan, tetapi juga tuntutan masyarakat. Kita berharap kebijakan ini dapat ditinjau ulang demi kepentingan bersama,” tutupnya.
