SINTANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang kembali menyoroti persoalan konektivitas antarwilayah, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan desa maupun desa dengan kecamatan. Dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, fraksi ini mendesak agar pemerintah daerah memberi prioritas lebih pada peningkatan status dan kualitas infrastruktur penghubung tersebut.
Juru bicara Fraksi PDIP, Jimi Manopo, menilai bahwa konektivitas antarwilayah di Kabupaten Sintang masih menghadapi tantangan serius. Banyak akses antarwilayah yang rusak, belum tersentuh pembangunan, atau masih menggunakan fasilitas darurat yang menghambat mobilitas warga dan distribusi barang. “Pembangunan jalan dan jembatan yang layak sangat penting karena menjadi jalur utama bagi pertumbuhan ekonomi, akses layanan publik, dan pergerakan masyarakat,” tegas Jimi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merancang pembangunan infrastruktur, agar pelaksanaannya lebih terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih. Menurutnya, perencanaan yang terpadu akan menghasilkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan program.
Tak hanya infrastruktur fisik, Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak melupakan pentingnya pembangunan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Ketersediaan akses internet dan teknologi informasi yang merata diyakini dapat mendukung kemajuan pendidikan, ekonomi, dan administrasi desa yang lebih modern.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi PDIP menegaskan bahwa mereka siap mendukung seluruh program pembangunan yang berpihak pada rakyat, selama dilaksanakan secara transparan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Dukungan kami terbuka bagi setiap kebijakan yang benar-benar mendorong pemerataan pembangunan dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, terutama yang berada di pelosok,” pungkas Jimi.
