Fraksi Gerindra Dorong Solusi Nyata bagi Honorer Gagal PPPK di Sintang

Diposting pada

SINTANG — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sintang menyoroti nasib tenaga honorer yang belum berhasil lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II. Sorotan ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Juni, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian status kepada para honorer tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan status dapat menimbulkan keresahan di lingkungan kerja pemerintahan serta berdampak pada kualitas pelayanan publik.

“Tenaga honorer ini telah bertahun-tahun mengabdi dan menjadi bagian penting dari roda pemerintahan. Mereka butuh kepastian dan solusi, bukan ketidakpastian,” ujar Juni.

Fraksi Gerindra mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan pemetaan kebutuhan ASN dan PPPK secara lebih terstruktur. Data yang akurat, terbuka, dan dapat diakses publik dinilai penting agar proses rekrutmen di masa mendatang berjalan lebih adil dan sesuai kebutuhan riil.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para honorer, Fraksi Gerindra juga mengusulkan program pelatihan ulang (re-skilling) atau peningkatan kompetensi agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dalam seleksi berikutnya. Dengan pembekalan keahlian tambahan, diharapkan para honorer dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan birokrasi modern.

Gerindra menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga manusiawi dalam menangani masalah honorer. Pemerintah daerah diminta menjaga semangat pelayanan dan moral kerja para pegawai non-ASN agar tetap produktif dan tidak kehilangan motivasi.

“Masalah ini perlu diselesaikan secara terencana dan berkeadilan, agar tidak mengorbankan semangat para honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan,” tutup Juni.

Fraksi Gerindra berharap, dengan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer dapat segera diambil untuk memastikan masa depan mereka lebih pasti dan layak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *