SINTANG — Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun anggaran 2024 yang tercatat mencapai Rp213,4 miliar. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Demokrat menilai angka tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan belanja, khususnya pada belanja modal dan belanja tak terduga, belum berjalan optimal.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Lusi, menyampaikan bahwa tingginya Silpa tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini menjadi sinyal bahwa banyak program belum bisa dilaksanakan tepat waktu, bahkan sebagian besar anggaran akhirnya tidak terserap,” ujar Lusi.
Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD yang terkait langsung dengan pengelolaan anggaran besar, terutama dalam hal belanja infrastruktur dan kebutuhan mendesak. Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yang selama ini sering kali menjadi titik lemah dalam realisasi anggaran.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan begitu, program-program yang dirancang benar-benar bisa dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap perencanaan ke depan bisa lebih matang, realistis, dan didukung dengan langkah implementasi yang terukur agar serapan anggaran tidak lagi tertinggal,” tambah Lusi.
Fraksi Demokrat meyakini bahwa dengan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan merata, pembangunan di Kabupaten Sintang akan menjangkau seluruh wilayah dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.
