SINTANG — Pemerintah Kabupaten Sintang mencatat realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2,09 triliun, atau mencapai 91,51 persen dari total belanja yang telah dianggarkan dalam APBD. Capaian ini dinilai cukup baik oleh Fraksi Hanura DPRD Sintang, namun tetap menyisakan sejumlah catatan yang dianggap penting untuk diperhatikan.
Dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD, Juru Bicara Fraksi Hanura, Nekodimus, mengungkapkan bahwa meski angka realisasi terlihat tinggi, terdapat beberapa jenis belanja yang serapannya masih jauh dari optimal. Belanja operasi hanya terserap 89,90 persen, belanja modal sebesar 85,33 persen, dan yang paling rendah adalah belanja tidak terduga yang hanya terealisasi sebesar 17,79 persen.
“Kami menilai masih ada hambatan dalam pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja modal dan belanja tidak terduga. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan dan pengelolaan program,” ujar Nekodimus.
Fraksi Hanura mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan rendah. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, apakah bersifat teknis, administratif, atau disebabkan oleh faktor lain yang dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, Fraksi Hanura juga meminta agar sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran diperkuat. Monitoring secara berkala dinilai akan membantu pemerintah mendeteksi potensi hambatan sejak dini, sehingga dapat segera diatasi tanpa menunda kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.
“Perencanaan ke depan harus lebih realistis dan matang, sehingga tidak ada lagi program yang terhambat pelaksanaannya karena persoalan internal atau teknis,” pungkas Nekodimus.
Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, Fraksi Hanura berharap penggunaan anggaran di tahun-tahun berikutnya bisa lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Kabupaten Sintang.
