SINTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, M. Chomain Wahab, menggarisbawahi pentingnya penguatan sarana operasional Dinas Pekerjaan Umum, khususnya penambahan alat berat untuk Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ). Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan di wilayah Sintang yang luas dan memiliki medan geografis menantang membutuhkan pendekatan yang realistis dan strategis.
“Kalau kita terus mengandalkan pembangunan jalan permanen yang ideal, biayanya besar dan waktu pengerjaannya lama. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana jalan itu bisa dilalui dulu—fungsional. Untuk itu, ketersediaan alat berat sangat vital,” ujarnya saat ditemui usai rapat kerja di DPRD, baru-baru ini.
Chomain mengusulkan agar setiap jalur utama atau wilayah strategis di Sintang memiliki satu set alat berat lengkap. Ia menyebut perlunya ekskavator, grader, vibro, dan dump truck yang ditempatkan secara permanen di kawasan-kawasan rawan kerusakan jalan.
“Bayangkan jika alat harus dipindahkan dari kecamatan lain—itu bisa makan waktu. Kalau setiap daerah memiliki alat sendiri, penanganannya akan jauh lebih cepat dan efisien,” jelasnya. Beberapa daerah yang menurutnya mendesak untuk dilengkapi alat berat mandiri antara lain Binjai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, serta jalur Serawai–Ambalau.
Meski belum mendapat data resmi soal jumlah alat berat yang tersedia di Dinas PU saat ini, Chomain meyakini bahwa kondisi dan jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan. “Saya rasa kita belum ideal. Bisa saja alatnya cukup secara jumlah, tapi mungkin kondisinya sudah tua atau rusak. Ini perlu diperiksa ulang. Peremajaan alat berat juga menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya keberlanjutan perawatan alat berat yang ada agar tetap siap pakai saat dibutuhkan. Tanpa dukungan teknis yang memadai, upaya memperbaiki jalan rusak akan selalu tertunda dan berlarut-larut.
Lebih jauh, Chomain berharap dengan pengadaan dan distribusi alat berat yang merata, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, langkah ini diharapkan mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman.
“Yang kami dorong adalah solusi cepat dan masuk akal. Kita ingin masyarakat tidak lagi terisolasi hanya karena jalan rusak yang lama tertunda perbaikannya,” tutup Chomain.
