SINTANG – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat ini diraih untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, termasuk atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Melalui juru bicaranya, Nekodimus, Fraksi Hanura menyebut keberhasilan ini sebagai bukti konsistensi dan komitmen Pemkab Sintang dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Capaian ini layak diapresiasi dan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang,” ujar Nekodimus.
Meski demikian, Fraksi Hanura mengingatkan bahwa opini WTP sebagai capaian administratif harus sejalan dengan efektivitas implementasi anggaran yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fraksi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran, terutama dalam hal tingkat penyerapan dan korelasinya dengan hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“WTP adalah capaian penting secara teknis, namun yang lebih utama adalah bagaimana anggaran yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Nekodimus.
Fraksi Hanura juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak hanya berfokus pada pencapaian predikat keuangan semata, tetapi terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara merata.
Selain itu, Fraksi Hanura menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel secara berkelanjutan.
